DPRD Jateng Minta Pemprov Tuntaskan Proyek Jalur Sepeda yang Terhenti

Proyek jalur sepeda di Jawa Tengah kembali menjadi perhatian setelah DPRD Jawa Tengah meminta pemerintah provinsi menyelesaikan pembangunan yang terhenti di sejumlah ruas. Permintaan tersebut muncul karena jalur yang semestinya mendukung mobilitas aman bagi pesepeda belum seluruhnya tersambung, bahkan di beberapa lokasi terlihat tidak terawat atau belum dapat digunakan secara optimal.

Persoalan ini berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan, kualitas perencanaan, serta efektivitas anggaran daerah. Jalur sepeda tidak cukup dibangun sebagai fasilitas tambahan di tepi jalan. Infrastruktur tersebut perlu dirancang menyatu dengan sistem transportasi, memiliki perlindungan yang jelas, dan dirawat secara berkala agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Sorotan terhadap proyek yang belum rampung

DPRD Jawa Tengah menilai proyek jalur sepeda yang terhenti tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Setiap ruas yang sudah masuk perencanaan perlu memiliki status yang dapat diketahui publik, mulai dari tahap pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, kendala teknis, hingga rencana penyelesaiannya. Keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat tidak hanya melihat marka atau pembatas jalan tanpa memahami tujuan akhir pembangunan.

Pemerintah provinsi juga perlu menjelaskan apakah penghentian terjadi karena persoalan anggaran, perubahan desain, pembebasan lahan, koordinasi antarinstansi, atau kendala pekerjaan konstruksi. Penjelasan tersebut akan membantu membedakan proyek yang memang ditunda berdasarkan kajian dengan pekerjaan yang berhenti tanpa batas waktu. Kejelasan itu sekaligus menjadi dasar bagi DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan secara lebih terukur.

Ruas yang terputus dapat mengurangi manfaat keseluruhan jaringan. Pesepeda mungkin masih bisa menggunakan bagian jalur tertentu, tetapi harus kembali bercampur dengan kendaraan bermotor ketika menemui ujung jalur. Situasi semacam ini menciptakan titik rawan dan membuat fasilitas yang telah dibangun belum mampu memenuhi tujuan keselamatan.

Keselamatan harus menjadi ukuran utama

Jalur sepeda seharusnya dinilai dari tingkat keamanan dan kenyamanan pengguna, bukan semata-mata dari panjang lintasan yang selesai dibangun. Lebar lajur, kualitas permukaan, pencahayaan, rambu, marka, drainase, serta perlindungan dari kendaraan bermotor perlu diperiksa secara menyeluruh. Jalur yang sempit, rusak, atau dipenuhi parkir dapat membahayakan pesepeda dan pejalan kaki.

Persimpangan juga membutuhkan perhatian khusus. Banyak kecelakaan terjadi ketika pesepeda harus melintasi akses kendaraan, berbelok di ruas padat, atau menyeberangi jalan tanpa sinyal yang memadai. Penyelesaian proyek harus mencakup desain di setiap titik konflik, bukan hanya pengecatan marka pada ruas lurus. Pemerintah daerah dapat melakukan audit keselamatan sebelum jalur dibuka atau diserahterimakan.

Perawatan setelah pembangunan memiliki kedudukan yang sama penting. Marka yang memudar, pembatas yang bergeser, dan permukaan yang berlubang akan menurunkan kepercayaan masyarakat. Karena itu, rencana pemeliharaan harus dicantumkan sejak awal, termasuk pembagian tanggung jawab antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, serta pengelola jalan.

Kejelasan anggaran dan kontrak pekerjaan

Penyelesaian proyek yang terhenti perlu disertai pemeriksaan terhadap anggaran dan kontrak. DPRD dapat meminta laporan mengenai nilai pekerjaan, progres fisik, pembayaran yang telah dilakukan, serta kewajiban penyedia jasa. Data tersebut membantu memastikan bahwa keputusan untuk melanjutkan, mengubah, atau mengakhiri kontrak tidak menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah.

Apabila terdapat perubahan harga material atau kondisi lapangan yang berbeda dari perencanaan, pemerintah perlu menyampaikan dasar hukumnya secara terbuka. Perubahan desain juga harus memiliki alasan teknis dan tidak boleh sekadar mengurangi mutu fasilitas. Penghematan anggaran semestinya diarahkan pada efisiensi pekerjaan, bukan menghilangkan unsur keselamatan yang menjadi tujuan utama jalur sepeda.

Pengawasan internal dan pemeriksaan independen dapat digunakan untuk menilai hasil pekerjaan yang sudah terpasang. Pemeriksaan itu mencakup kesesuaian volume, kualitas material, ketepatan lokasi, dan manfaat fasilitas. Jika ditemukan pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi, pemerintah perlu meminta perbaikan sesuai ketentuan kontrak sebelum proyek dinyatakan selesai.

Penyelesaian memerlukan peta jalan yang terbuka

Pemprov Jawa Tengah perlu menyiapkan peta jalan penyelesaian dengan target yang realistis. Dokumen tersebut setidaknya memuat daftar ruas bermasalah, tingkat urgensi, sumber pembiayaan, jadwal pengerjaan, dan instansi yang bertanggung jawab. Dengan begitu, masyarakat dapat memantau perkembangan proyek tanpa bergantung pada pernyataan umum yang sulit diukur.

Prioritas dapat diberikan kepada ruas yang menghubungkan kawasan permukiman dengan sekolah, kampus, pusat layanan publik, stasiun, terminal, dan pusat kegiatan ekonomi. Jalur yang berdiri sendiri tanpa koneksi ke tujuan penting akan sulit menarik pengguna baru. Keterhubungan antarruas harus menjadi pertimbangan utama ketika pemerintah memilih lokasi untuk diselesaikan lebih dahulu.

Peta jalan juga perlu membedakan pekerjaan yang dapat segera diselesaikan dengan proyek yang membutuhkan kajian ulang. Ruas yang hanya memerlukan perbaikan marka atau permukaan jalan tentu memiliki waktu pengerjaan berbeda dari ruas yang membutuhkan perubahan geometrik dan koordinasi lintas wilayah. Pembagian ini membuat proses penganggaran lebih rasional dan mencegah target yang terlalu luas tanpa dukungan sumber daya.

Koordinasi lintas wilayah tidak boleh terputus

Jaringan jalur sepeda sering melewati kewenangan yang berbeda. Sebuah ruas dapat berada di jalan provinsi, sementara sambungannya masuk wilayah kabupaten atau kota. Jika koordinasi tidak berjalan, pengguna akan menemukan perubahan lebar jalur, marka, dan aturan pada batas administratif. Kondisi tersebut dapat mengurangi keselamatan sekaligus membingungkan masyarakat.

Pemprov perlu membentuk mekanisme koordinasi yang melibatkan dinas perhubungan, dinas pekerjaan umum, pemerintah kabupaten dan kota, kepolisian, serta pengelola transportasi umum. Pertemuan koordinasi tidak cukup dilakukan saat proyek dimulai. Evaluasi rutin diperlukan untuk membahas titik rawan, gangguan utilitas, parkir liar, dan perubahan arus lalu lintas yang berdampak pada jalur sepeda.

Konektivitas dengan angkutan umum juga perlu dipertimbangkan. Fasilitas parkir sepeda di sekitar halte, stasiun, atau terminal dapat mendukung perjalanan jarak jauh dengan pola bersepeda dan menggunakan transportasi publik. Pendekatan ini membuat pembangunan jalur sepeda lebih selaras dengan kebijakan mobilitas perkotaan, bukan proyek yang berdiri terpisah dari sistem transportasi lainnya.

Ruang pendidikan dan komunitas dapat menjadi penggerak

Kampus, sekolah, dan komunitas memiliki peran dalam membangun budaya bersepeda yang aman. Edukasi mengenai etika berlalu lintas, penggunaan perlengkapan keselamatan, serta penghormatan terhadap pejalan kaki perlu berjalan bersamaan dengan pembangunan fisik. Aktivitas mahasiswa dan komunitas dapat membantu menguji apakah sebuah jalur mudah digunakan dalam situasi sehari-hari.

Lingkungan pendidikan juga dapat menjadi sumber masukan bagi pemerintah. Mahasiswa yang rutin bersepeda menuju kampus dapat mengidentifikasi lokasi berbahaya, akses yang terputus, dan kebutuhan parkir sepeda. Kegiatan kampus yang mengangkat kerja sama sosial, seperti festival tari mahasiswa, menunjukkan bahwa partisipasi komunitas dapat menjadi bagian dari upaya membangun kepedulian publik terhadap fasilitas bersama.

Pelibatan masyarakat sebaiknya dilakukan melalui pemetaan partisipatif, forum konsultasi, dan kanal pengaduan yang mudah diakses. Warga dapat melaporkan jalur yang tertutup kendaraan, genangan, kerusakan, atau kondisi yang membahayakan. Setiap laporan perlu memiliki mekanisme tindak lanjut sehingga partisipasi tidak berhenti pada pengumpulan keluhan.

Evaluasi manfaat perlu dilakukan secara berkala

Setelah proyek diselesaikan, pemerintah perlu mengukur penggunaannya secara objektif. Indikator dapat mencakup jumlah pesepeda, penurunan konflik lalu lintas, kondisi fasilitas, keterhubungan dengan transportasi umum, dan tingkat kepuasan masyarakat. Pengukuran sebaiknya dilakukan pada waktu yang berbeda agar data menggambarkan penggunaan pada jam berangkat kerja, jam sekolah, dan akhir pekan.

Evaluasi juga dapat menemukan persoalan yang tidak terlihat saat pembangunan. Jalur mungkin sepi karena kurang tersambung, tidak aman pada malam hari, atau kerap digunakan untuk parkir. Setiap temuan harus diikuti tindakan yang sesuai, baik berupa penataan lalu lintas, peningkatan penerangan, penegakan aturan, maupun perbaikan desain.

DPRD dapat memanfaatkan hasil evaluasi tersebut dalam pembahasan anggaran berikutnya. Anggaran lanjutan perlu diberikan kepada proyek yang memiliki manfaat jelas dan rencana pemeliharaan yang memadai. Sebaliknya, proyek yang berulang kali tertunda harus mendapat pemeriksaan lebih mendalam sebelum memperoleh pendanaan baru.

Akuntabilitas menentukan kepercayaan publik

Tuntutan DPRD agar proyek jalur sepeda dituntaskan pada akhirnya berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan daerah. Warga akan menilai keseriusan pemerintah dari kondisi fasilitas yang mereka lihat setiap hari, bukan hanya dari jumlah proyek yang tercantum dalam dokumen anggaran. Jalur yang selesai, aman, terhubung, dan terawat akan memberi pesan bahwa kebijakan transportasi dijalankan secara konsisten.

Pemprov Jawa Tengah perlu menyampaikan perkembangan pekerjaan dengan bahasa yang mudah dipahami dan data yang dapat diperiksa. Informasi mengenai jadwal, lokasi, nilai proyek, serta hambatan harus tersedia melalui kanal resmi. Masyarakat juga dapat menyampaikan masukan atau permintaan informasi melalui kanal kontak redaksi ketika menemukan persoalan yang perlu mendapat perhatian publik dan verifikasi lebih lanjut.

Penyelesaian proyek tidak berhenti pada pemasangan marka atau pembukaan satu ruas jalan. Keberhasilannya ditentukan oleh kesinambungan perencanaan, pengawasan anggaran, koordinasi antarwilayah, dan perawatan jangka panjang. Jika seluruh unsur tersebut dijalankan, jalur sepeda dapat berkembang menjadi bagian penting dari transportasi yang lebih aman, sehat, dan ramah lingkungan di Jawa Tengah.