BEM Unnes Aksi Damai Menolak Kenaikan PPN Barang Pokok

Ratusan mahasiswa yang bernaung di bawah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang menggelar aksi damai pada akhir pekan, menolak rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atas barang kebutuhan pokok. Mereka longmarch dari area kampus Sekaran menuju titik kumpul utama di jantung Kota Semarang, dengan pengawalan aparat yang menerapkan pendekatan humanis. Suasana dijaga tertib, tanpa tindakan provokatif, dan aksi berakhir dengan penyerahan dokumen aspirasi secara simbolis kepada perwakilan DPRD Jawa Tengah.

Kenaikan PPN pada kebutuhan pokok dipandang sebagai kebijakan yang menyentuh langsung hajat hidup jutaan keluarga. Komoditas seperti beras, telur, minyak goreng, dan gula bukan barang yang konsumsinya bisa ditunda. Jika tarif pajaknya naik, efeknya langsung terasa di dapur rumah tangga kelas menengah ke bawah serta pada pedagang kecil yang marginnya sudah tipis. Atas dasar itulah BEM Unnes merasa perlu bersuara, memanfaatkan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Aksi tersebut dirancang melalui riset dan analisis singkat yang dilakukan oleh departemen kebijakan publik BEM Unnes dalam beberapa pekan terakhir. Data inflasi, laporan BPS, dan kajian akademis tentang daya beli menjadi dasar argumen, sehingga yang mereka bawa bukan sekadar slogan emosional. Pendekatan berbasis data tersebut menjadi pembeda dari gelombang protes sebelumnya yang cenderung sporadis.

Latar Belakang Wacana Kenaikan PPN Barang Pokok

Rencana menaikkan tarif PPN pada barang kebutuhan pokok muncul dalam konteks upaya pemerintah memperluas basis pajak dan mengoptimalkan pendapatan negara. Otoritas fiskal menilai langkah itu diperlukan untuk menjaga ruang anggaran dan membiayai program prioritas. Namun kalangan ekonom dan pengamat kebijakan publik menilai pendekatan itu keliru arah karena beban tambahan akan langsung jatuh kepada kelompok paling rentan.

Komoditas yang rencananya terkena dampak merupakan kebutuhan harian yang tidak bisa ditunda. Beras, minyak goreng, telur, gula, dan bahan pokok lain adalah komponen dasar dapur rumah tangga. Ketika tarif pajaknya dinaikkan, pedagang kecil kesulitan menjaga margin, sementara konsumen kelas bawah harus memilih mengurangi pembelian. Tekanan inflasi pun ikut terkerek, menambah beban yang selama ini sudah berat dirasakan masyarakat.

BEM Unnes menilai kebijakan tersebut keluar dari sensitivitas sosial dan tidak sejalan dengan semangat keadilan fiskal. Kampus yang identik dengan kepekaan terhadap isu kerakyatan ini merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan pemerintah. Karena itulah aksi damai digelar sebagai sarana menekan pembuat kebijakan agar menunda atau membatalkan rencana tersebut.

Bentuk dan Alur Pelaksanaan Aksi

Aksi dimulai dengan longmarch dari area kampus Sekaran menuju lokasi utama yang telah disepakati panitia bersama aparat. Peserta mengenakan atribut almamater, membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan, lalu berorasi secara bergantian menggunakan pengeras suara. Yel-yel yang dikumandangkan bernuansa konstruktif dan tidak menyerang personal, melainkan mengarah pada kebijakan yang tengah dibahas.

Koordinator lapangan berupaya keras menjaga barisan tetap tertib sepanjang aksi. Aparat kepolisian dari Polrestabes Semarang mengawal jalannya kegiatan dengan pendekatan dialogis, sehingga tidak ada pembubaran paksa yang terjadi. Seusai orasi, panitia melakukan pembacaan pernyataan sikap dan penyerahan dokumen aspirasi secara simbolis kepada wakil DPRD Jawa Tengah yang hadir di lokasi.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan aksi pungut sampah di sepanjang rute longmarch. Peserta mengumpulkan botol plastik, kertas, dan sisa makanan dalam kantong-kantong besar, lalu membawanya ke titik pembuangan yang telah disediakan pemerintah kota. Langkah sederhana itu menjadi pesan bahwa gerakan mahasiswa juga menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kota.

Aspirasi dan Tuntutan yang Disuarakan

Inti tuntutan BEM Unnes adalah penolakan tegas atas rencana kenaikan tarif PPN pada barang kebutuhan pokok. Mereka juga menuntut pemerintah menunda pembahasan beleid hingga tersedia data dampak yang lengkap, membuka ruang konsultasi dengan perguruan tinggi, dan melibatkan partisipasi publik secara bermakna. Aspirasi tersebut disampaikan dengan bahasa argumentatif yang jauh dari retorika provokatif.

Tuntutan lain yang disorot adalah perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya rumah tangga miskin dan pekerja informal. BEM Unnes mendorong pemerintah memperluas program perlindungan sosial sebelum menaikkan tarif pajak, sehingga beban tambahan bisa dimitigasi melalui bantuan tunai atau subsidi yang tepat sasaran. Tanpa mitigasi yang matang, kebijakan hanya akan menambah tekanan pada kelompok yang sudah rapuh.

Mereka juga menekankan pentingnya transparansi fiskal dalam setiap proses legislasi pajak. Selama naskah akademik dan analisis dampak regulasi belum dibuka untuk publik, pembahasan dianggap belum layak diteruskan. Transparansi dipandang sebagai syarat mutlak agar kebijakan mendapat legitimasi yang kuat di mata masyarakat luas.

Respons Pemerintah, Parlemen, dan Kalangan Akademisi

Gelombang protes ini segera mendapat respons dari berbagai pihak. Sejumlah legislator menyempatkan diri hadir dalam dialog singkat seusai aksi dan menyatakan keterbukaan untuk menyerap aspirasi. Di sisi lain, sebagian pihak mengingatkan bahwa keputusan fiskal merupakan ranah eksekutif dan legislatif yang tidak bisa diintervensi langsung oleh aksi jalanan.

Pengamat kebijakan publik dari beberapa kampus ikut angkat suara. Mereka menilai menaikkan PPN di tengah tekanan daya beli yang belum pulih merupakan kebijakan yang kontraproduktif, dan menyarankan pemerintah mencari sumber pendapatan lain yang tidak membebani konsumsi rumah tangga. Kritik tersebut menambah bobot argumen BEM Unnes dan membuat isu ini sulit diabaikan begitu saja oleh pembuat kebijakan.

Pembahasan kebijakan serupa juga sedang berlangsung di banyak daerah. Contohnya, ketika rencana kota hijau dibahas lewat rembug warga, model musyawarah yang inklusif bisa menjadi contoh baik bagi pembahasan pajak. Pola partisipatif tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah mampu mendengar suara warga sebelum mengambil keputusan.

Dampak Kenaikan PPN terhadap Daya Beli Rumah Tangga

Kenaikan tarif PPN pada barang kebutuhan pokok diproyeksikan langsung mengerek harga eceran. Pengalaman historis menunjukkan bahwa pajak pada konsumsi primer hampir selalu diteruskan ke konsumen, entah sebagian maupun seluruhnya. Pedagang kecil, warung tetangga, dan konsumen rumah tangga kelas bawah menjadi kelompok pertama yang menanggung getahnya.

Tekanan inflasi tersebut bukan sekadar angka di atas kertas. Tambahan beberapa ratus rupiah untuk minyak goreng dan telur ayam bisa berarti pengurangan lauk di piring anak. Bagi keluarga yang hidupnya pas-pasan, kenaikan pajak konsumsi primer terasa seperti pajak atas keterpaksanaan. Karena itu uji dampak setiap kebijakan pajak pada kebutuhan pokok harus sangat ketat sebelum diterapkan.

Dampak ikutan juga dirasakan pelaku UMKM. Volume penjualan berpotensi turun karena konsumen menahan belanja, sementara margin sudah tipis. Jika tanpa komunikasi dan mitigasi yang baik, gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor informal bisa terjadi tanpa terdeteksi statistik resmi. Suara mahasiswa yang turun ke jalan hari itu adalah peringatan dini atas risiko tersebut.

Peran Strategis BEM Unnes dalam Mengawal Kebijakan Publik

BEM Unnes, sebagai organisasi mahasiswa tertinggi di tingkat universitas, memiliki legitimasi untuk menyuarakan pandangan sivitas akademika. Dalam tradisi pergerakan mahasiswa Indonesia, peran ini bukan hal baru dan sudah berlangsung sejak era reformasi. Kampus tetap menjadi ruang pendidikan politik yang efektif, tempat generasi muda belajar membaca kebijakan dan menyampaikannya secara konstitusional.

Yang membedakan keterlibatan kali ini adalah pendekatannya yang berbasis riset dan data. BEM Unnes tidak hanya membawa slogan, melainkan juga dokumen analisis yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Pendekatan tersebut memudahkan pintu dialog dengan pihak-pihak yang berbeda pandangan, karena kritik yang datang dengan data selalu lebih sulit diabaikan daripada teriakan tanpa argumen.

Keterlibatan ini juga membuka ruang bagi civitas akademika lain, mulai dari dosen, peneliti, hingga alumni, untuk ikut menyuarakan pandangan secara kolektif. Sinergi antara organisasi mahasiswa dan komunitas akademik menjadi modal sosial yang berharga bagi demokrasi lokal. Kampus yang aktif dalam kajian kebijakan publik tidak boleh berdiam diri ketika isu yang diangkat menyentuh hajat hidup masyarakat luas.

Harapan ke Depan dan Pentingnya Ruang Dialog

Pasca-aksi, harapan terbesar BEM Unnes adalah terbukanya ruang dialog yang produktif dengan para pemangku kebijakan. Mereka siap memaparkan data dan berdiskusi mencari formulasi fiskal yang lebih ramah terhadap rakyat kecil. Aspirasi yang dibawa bukan penolakan terhadap pajak, melainkan penolakan terhadap model pengenaan yang salah sasaran.

Publik juga berharap agar fokus pemerintah tidak teralihkan ke isu-isu yang kurang relevan dengan kebutuhan nyata. Ada kalanya publik ramai membahas liputan turnamen poker atau topik sensasional lain, sementara wacana kenaikan PPN nyaris tenggelam di tengah hingar-bingar informasi. Ketidakseimbangan sorotan publik semacam ini menunjukkan perlunya literasi kebijakan agar substansi tidak terdesak oleh sensasionalisme.

Kualitas demokrasi sebuah bangsa diuji dari kemampuan para pembuat kebijakan mendengar suara yang tidak setuju dengan hormat, dan kemampuan masyarakat menyampaikan keberatan secara bermartabat. Aksi BEM Unnes menjadi pengingat bahwa peran mahasiswa tidak berhenti di ruang kelas, melainkan juga di ruang publik yang lebih luas. Ketika suara kritis disampaikan dengan data dan ketertiban, hasilnya bisa menjadi ruang belajar bersama yang sehat bagi semua pihak.